Network
Lensa Purbalingga - Pemerintah semakin nyata mengkhianati semangat konstitusi yang mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, melindungi setiap nyawa warga negara.
Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/5).
Menurut Koalisi, pernyataan demi pernyataan pejabat yang inkonsisten membingungkan publik, dari mulai soal pulang kampung vs mudik, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Simak! Apa Yang Terjadi Pada ABK WNI Yang Bekerja Di Kapal Tiongkok
PSBB yang baru diberlakukan di 16 daerah, tetapi pemerintah sudah mewacanakan untuk dilonggarkan tanpa landasan data yang kuat, data bantuan yang carut marut hingga birokratisasi prosedur penerapannya.
Demikian pula dengan adanya diskriminasi dalam tes Covid-19.
Saat ini, 354 kabupaten/kota di semua provinsi memiliki kasus positif Covid-19. Sementara, jumlah laboratorium tes PCR hanya 51 untuk melayani seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: 45 Narapidana dan Anak Dilepas Untuk Ikuti Asimilasi dan Integrasi
Mengutip dari artikel "Pemerintah Indonesia Dinilai Tidak Konsisten, Pernyataan Para Pejabat Bikin Masyarakat Kebingungan", Koalisi mencatat setidaknya ada dua bentuk diskriminasi dan standar ganda pemerintah.
Pertama, menyatakan darurat bencana nonalam namun tidak mau memberlakukan karantina wilayah.
