Network
Lensa Purbalingga - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan pers tentang penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 21 September 2020.
Sehari sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga menyampaikan pernyataan senada terkait penanganan Covid-19 dan rencana pemerintah untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020.
Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi fokus Muhammadiyah terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kekeringan di Cilacap, 3 Dusun Antri di Sumur Putat
Baca Juga: PBNU Minta KPU dan Pemerintah Pusat Tunda Pilkada Serentak 2020
Baca Juga: Pedagang Siomay Pingsan di Pinggir Jalan, Bikin Heboh Warga Tegalkamulyan Cilacap
1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
2. Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
3.Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.
Baca Juga: Datangi Rumah Junior, Senior yang Membentak Maba UNESA saat Ospek Minta Maaf ke Orang Tua
4. Terkait dengan Pemilihan Kepada Daerah (Pemilukada) tahun 2020, Pimpinan Pusat Muhammadiyah menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan kementerian dalam negeri, DPR, dan instansi terkait
5. Mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan terhadap COVID-19 yang ditetapkan Pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja, dan sebagainya
6. Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, agar senantiasa memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi Covid-19 segera berakhir.
Baca Juga: Kemenag Batasi Akses Masuk Kantor Usai Menteri Agama Fachrul Razi Terkonfirmasi Positif Covid-19
7. Mengimbau kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah di semua tingkatan dan amal usaha agar mematuhi pedoman dan instruksi Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam kaitannya dengan ibadah, kegiatan pendidikan, sosial, aktivitas publik lainnya.
Pernyataan Muhammadiyah ini disampaikan melalui akun media sosial mereka pada Senin, 21 September siang.
Dengan keluarnya pernyataan PP Muhammadiyah ini, setidaknya sudah ada dua ormas besar di Indonesia yang meminta pemerintah untuk menunda penyelenggaraan Pilkada serentak 2020 dan lebih mengedepankan keselamatan masyarakat.***
