Network
Lensa Purbalingga - Tim kuasa hukum paslon nomor urut 02, Endang Yulianti melaporkan Ketua DPC PKB Purbalingga, Miswanto ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Purbalingga.
Kedatangan Endang ke Bawaslu didampingi Sekretaris tim pemenangan, Tiwi-Dono, Karseno, Senin siang 30 November 2020.
Baca Juga: Ngeri! Kasus Positif Covid-19 Terkonfirmasi 1207 di Masa Tahapan Pilkada
Ketua partai pengusung paslon nomor urut 01, Miswanto diduga memanfaatkan dana APBN untuk kepentingan pemenangan paslon 01, Ozi-Jeni.
Dana APBN bersumber dari Kementerian Tenaga Kerja itu untuk pelatihan bagi BLK komunitas di Purbalingga.
Baca Juga: Update Covid-19 Purbalingga: Tembus 1000 Lebih Kasus Terkonfirmasi Per 30 November 2020
Penerima manfaat terdiri pimpinan anak cabang (PAC) Fatayat tingkat kecamatan di seluruh Purbalingga masing-masing senilai Rp 40 Juta.
"Bantuan tersebut diduga disalahgunakan untuk kampanye oleh saudara Miswanto. Itu kan dana APBN," kata tim kuasa hukum 02, Endang Yuliatani, Senin 30 November 2020.
Baca Juga: Penyalahgunaan Foto Bersama Ganjar, Bawaslu Tindaklanjuti Laporan Istri Mantan Bupati
Endang menyebutkan, Miswanto juga mengharuskan PAC Fatayat yang mau menerima membuat pernyataan berkomitmen mendukung dan memilih paslon nomor urut 01.
Sejumlah PAC Fatayat yang menolak komitmen mendukung paslon 01 dicoret dari daftar penerima.
Baca Juga: Angka Kematian Covid-19 Di Purbalingga Terus Bertambah
Sedangkan PAC lainnya menerima alat sesuai yang diminta, seperti mesin jahit, mesin bordir lainnya.
Dana APBN Kementerian Tenaga Kerja dihibahkan oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah saat kunjungan kerja ke Purbalingga, Agustus lalu.
Baca Juga: Hari Kedua, Pencarian Bocah Hanyut di Sungai Tambra Belum Ketemu
Endang mengaku tidak mengetahui persis mekanisme penyaluran dana itu hingga bisa dikelola oleh Miswanto. baik sebagai pribadi maupun ketua DPC PKB.
"Itu diluar ranah kami. Yang kami persoalkan, bantuan APBN digunakan untuk mempengaruhi pilihan dan itu merugikan kami," ujarnya.
Baca Juga: Sempat Kabur, Maling di Tempat Ibadah Ditangakap Polisi
Ketua Bawaslu Imam Nurhakim menyatakan telah menerima laporan tersebut. Pihaknya akan melakukan kajian materiil lebih dahulu.
"Pada saatnya nanti kami akan mengundang pihak terlapor untuk klarifikasi," ujarnya.
Baca Juga: Diduga Tidak Netral, Kadinsos Purbalingga Dilaporkan ke Bawaslu
Sementara Ketua DPC PKB Purbalingga, Miswanto saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Senin malam 30 November 2020 mengatakan, saya belum mendapat informasi terkait laporan tersebut, jadi saya belum bisa komentar.
"Saya belum tau pasti laporan seperti apa, jadi saya belum bisa menanggapi takut salah. Saya mau komentar kalau sudah lihat laporannya," katanya.***
