Network
Lensa Purbalingga - Wakil Bupati (Wabup) Purbalingga Sudono mengingatkan kepada para pelaksa jasa kontruksi agar dalam lelang penawaran proyek aja dlosor banget.
Wabup juga menyampaikan pelaksana proyek wajib memperhatikan peningkatan kualitas serta pengalokasian kuantitas.
"Lelang penawaran proyek fisik aja ndlosor banget (jangan terlalu rendah sekali). Karena jika terlalu rendah tentu kualitasnya akan diragukan,” katanya saat bertemu dengan pimpinan OPD dan 31 Asosiasi Pelaksana Jasa Konstruksi dan Perencana Kabupaten Purbalingga, Jumat 21 Mei 2021 kemarin.
Baca Juga: Di Purbalingga Penyelenggaraan Urusan Hiburan Bakal Diatur Perda, Kenapa? Ini Tujuannya
Lanjut Sudono, selain itu pelaksanaan proyek juga perlu tepat sasaran, tepat kebutuhan sehingga tepat dan selaras antara perencanaan dengan pelaksanaan.
“Di setiap lokasi pelaksanaan proyek harus ada pengawasnya,” tegasnya.
Sementara Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi (Tiwi) menekankan kepada para pimpinan OPD untuk lebih memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk segera dimulai
“Bulan Juni semua kegiatan DAK sudah masuk ke ULP (Unit Layanan Pengadaan Barang Jasa). Tolong beberapa OPD yang masih terkendala untuk ada percepatan dan pencermatan jangan sampai anggaran DAK tidak terserap terbuang percuma kembali ke pusat karena kita tidak bisa mengeksekusi,” tegasnya.
Baca Juga: Gaji Bulan Mei Baru Dibayar 50%, Ribuan Buruh Pabrik PT Hyup Sung Purbalingga Unjuk Rasa
Setelah DAK, Bupati menginginkan agar OPD memprioritaskan kegiatan fisik yang bersumber dari APBD namun tetap dalam pencermatan. Jangan sampai putus kontrak ataupun gagal lelang.
“Saya nggak mau ada yang namanya putus kontrak, gagal lelang dan sebagainya, karena kegiatan yang dianggarkan dalam APBD adalah kegiatan yang sudah disortir berdasarkan skala prioritas,” tegasnya.
Bupati juga meminta kepada para pimpinan OPD untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi kepada pemerintah pusat.
Tentunya agar Kabupaten Purbalingga mendapatkan prioritas berbagai program yang bersumber dari APBN.
“OPD segera ke Jakarta koordinasi dengan kementerian,.misalnya Dinperindag yang akan ada pembangunan Pasar Badog jangan sampai lose communication, harus nyantol APBN. Bappelitbangda juga harus memastikan agar anggaran Rp 20 miliar untuk pembangunan TPA (Tempat Pemrosesan Akhir) bisa terbawa, jangan sampai tidak ada upaya,” ungkapnya.***
