Network
Lensa Purbalingga - Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi Kantor Kecamatan Purbalingga yang rencananya akan diumumkan awal Juni molor.
Pasalnya, kerugian negara yang tengah dihitung Inspektorat Kabupaten Purbalingga sampai saat ini belum final.
"Perhitungan Inspektorat belum selesai, jadi kita belum umumkan tersangka," kata Kasi Intel Kejari Purbalingga Indra Gunawan kepada awak media, Jumat 4 Juni 2021.
Baca Juga: Puncak HANI 2021, Satu Desa di Purbalingga Akan Dilauncing Menjadi Desa Bersih Narkoba Oleh Jokowi
Dia menjelaskan, untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut, pihaknya membutuhkan perhitungan kerugian negara dari Inspektorat.
Sebab, rincian kerugian negara yang sempat dipublikasikan, merupakan perhitungan sementara dari Kejari.
"Kita berjanji akan terbuka dalam kasus ini. Untuk lengkapnya tetap menunggu perhitungan dari Inspektorat," tandasnya.
Baca Juga: Bandara JBS Purbalingga Resmi Beroperasi, Bupati Tiwi: Jangan Teledor Terbangkan Balon Udara
Diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Purbalingga belum menetapkan tersangka kasus dugaan korupsi di Kecamatan Purbalingga.
Pihaknya masih berkoordinasi dengan Inspektorat Pemkab Purbalingga terkait rincian kerugian negara.
"Sabar dulu ya, tapi kemungkinan awal Juni kita akan umumkan nama tersangkanya," kata
Kasi Intel Kejari Purbalingga Indra Gunawan didampingi Kasi Pidsus Tandyo Sugondo, Kamis 20 Mei 2021.
Diketahui, Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Purbalingga menerbitkan surat perintah penyidikan dugaan korupsi pengelolaan APBD di Kecamatan Purbalingga, Jumat 12 Maret 2021.
Dari penyelidikan yang ditindaklanjuti gelar perkara itu, penyelidik menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBD di kantor kecamatan Purbalingga dari 2017 hingga 2020.
"Sebelum ini kami sudah melakukan penyelidikan dan gelar perkara. Jaksa menemukan ratusan juta anggaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan," tuturnya.
Pada tahap penyelidikan ditemukan sedikitnya Rp 334 Juta dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Sehingga menjadi bagian dari fakta yang ditemukan sebagai fakta hukum untuk meningkatkan penyelidikan ke penyidikan.
“Ada potensi kerugian lebih dari 334 juta. Modus yang digunakan berupa penggunaan anggaran yang tidak sesuai," katanya.***
