Network
Lensa Purbalingga - Guna meningkatkan fungsi pengawasan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purbalingga 2020, Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kemangkon melaksanakan Sosialisasi Pengawasan Partisipatif di Balai Nyai Bening Desa Kedungbenda, Sabtu 21 November 2020.
Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif ini, Panwascam Kemangkon menggandeng pemuda dari Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan perwakilan masyarakat desa Kedung Benda.
Baca Juga: Antisipasi Potensi PTPS Reaktif, Bawaslu Purbalingga Siapkan Skenario Cadangan
Ketua Panwascam Kemangkon, Dedi Eko Saputro mengatakan sosialisasi pengawasan partisipatif dilakukan agar Karang Taruna desa, Pokdarwis dan masyarakat ikut melakukan pengawasan bersama terhadap gelaran Pilkada 2020, terutama menjelang pemungutan suara 9 Desember mendatang.
"Kami di panwascam Kemangkon juga kan punya keterbatasan personel. Di masing-masing TPS memang sudah ada pengawas TPS, sosialisasi pengawasan juga sudah kita lakukan melalui media sosial. Harapannya dengan sosialisasi pengawasan partisipatif dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengawasi Pilkada," kata Dedi.
Baca Juga: Amankan Distribusi Logistik, Polres Purbalingga Kerahkan Puluhan Personel
Melalui kegiatan yang diikuti 37 peserta dari karang taruna, pokdarwis, perwakilan masyarakat ini, diharapkan mereka dapat turut menyosialisasikan tentang tolak politik uang, hingga upaya upaya yang mesti dilakukan untuk mewujudkan Pilkada yang sehat kepada pengunjung wisata dan pemilih lainnya di desa Kedung Benda.
Menurutnya, peserta sosialisasi memiliki peran pada momen Pilbup Purbalingga seperti ikut mengedukasi masyarakat bahwa ajang pesta demokrasi Pilkada kali ini adalah bagaimana menyelaraskan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan, dan aspek-aspek kepemiluan yang jujur dan adil.
Baca Juga: Komunitas Seni Didorong Bentuk Platform Digital
"Yang paling penting adalah kita mengajak peserta sosialisasi ini supaya mereka meneruskan apa yang kami sampaikan dan mengajak masyarakat lainnya yang memenuhi syarat sebagai pemilih agar tidak golput, ikut mengawasi kalau ada praktik money politik," imbuhnya.
Salah satu pemateri, Relawan Demokrasi Pilkada Purbalingga 2020 Aris Yudirianto menyampaikan, saat pilkada pengawasan partisipatif sangat diperlukan, karena salah satu tantangan yang cukup terlihat pada perhelatan Pilkada kali ini adalah bagaimana menyelaraskan penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.
Baca Juga: Diduga Gunakan Gedung Pemerintah Untuk Kampanye, Paslon 02 Dilaporkan Ke Bawaslu
"Di sisi lain sebagian tahapan Pilkada sudah dilakukan secara online, media sosial juga semakin intens digunakan untuk berkampanye, nah dengan kampanye via media sosial dan daring sangat berpotensi ada berita berita hoax, fitnah dan SARA terkait Pilkada. Selain itu yang perlu dihindari adalah saling mengejek antar pendukung apalagi di media sosial, ini harus dihindari. Jadi kita harus sama sama berpartisipasi aktif menciptakan kondusivitas Pilkada baik di dunia nyata maupun saat berselancar di media sosial," jelas Aris.
Sementara itu, pemateri kedua dari PPK Kejobong, Sukendar menyampaikan terkait teknis pelaksanaan pemungutan suara di TPS saat pandemi Covid 19.
Baca Juga: Bawaslu Sudah Rekomendsikan, 631 APK Belum Ditertibkan
Diterangkan Sukendar, pemilih tidak perlu khawatir berlebihan saat menyalurkan hak pilihnya di TPS, karena setiap petugas sudah dibekali dengan alat pelindung diri. Selain itu seluruh logistik maupun kelengkapan TPS lainnya sudah dirancang sedemikian rupa untuk penerapan protokol kesehatan.
"Bagi pemilih yang suhunya diatas 37,3 derajat celsius juga kan dipisah sama yang bersuhu normal, untuk kelompok rentan seperti lansia, pemilih yang sakit dan difabel pun disiapkan form pengajuan pendampingan, bahkan petugas TPS kami semuanya sudah dibekali tindakan khusus yang harus dilakukan kalau memang ada yang terpapar Covid 19 saat pemungutan suara," pungkasnya.***
