Network
Lensa Purbalingga - Rencana Tiongkok memberlakukan Undang-undang keamanan nasional mendapatkan pertentangan dari aktivis, lewat aksi demonstrasi, di salah satu pusat ekonomi, Jumat siang (22/5).
Pasalnya, hal tersebut memicu kekhawatiran bahwa Undang-undang baru dapat mengikis kebebasannya melalui 'kekuatan dan ketakutan'.
Aksi demo kali ini, tidak sesuai dengan yang diharapkan, hanya diikuti oleh segelintir aktivis saja.
Baca Juga: Tiongkok Siap Hadapi Provokasi Amerika
Namun, aksi demo akan dilakukan kembali malam hari di seluruh wilayah, dan aktivis termasuk Joshua Wong juga berencana untuk bertemu pers guna mengumumkan 'aksi demo' nanti.
"Ini adalah saat yang tepat untuk memulai kembali protes," kata mahasiswa Kay (24), yang berpartisipasi dalam skala besar tahun lalu, dan sering melakukan protes anti-pemerintah dan anti-Tiongkok.
Rencana Undang-undang keamanan menghantam pasar keuangan pada hari Jumat (22/5), karena kekhawatiran status kota semi otonom sebagai pusat keuangan global berada dalam risiko, dengan saham Hong Kong dijual saat parlemen Tiongkok duduk untuk membahas Undang-undang baru.
Baca Juga: Laut China Selatan Memanas, AS Kirim Kapal Perangnya Bantu Malaysia
Dikutip dari artikel "AS dan Tiongkok Makin Keruh, Undang-undang Keamanan Hong Kong Bisa Picu Krisis", indeks Hang Seng Hong Kong turun 3,7% ke level terendah tujuh minggu, membantu menurunkan indeks MSCI untuk saham Asia Pasifik di luar Jepang 1,2%.
Undang-undang yang diusulkan dapat meningkatkan ketegangan dan memperkeruh suasana antara AS-Tiongkok.
Hubungan kedua negara tersebut telah hancur oleh perselisihan perdagangan dan tuduhan timbal balik atas pandemi virus Corona.
Baca Juga: Uji Coba 3 Obat Antivirus Libatkan 127 Pasien Di Hongkong, Bagaimana Hasilnya?
Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan, Washington akan bereaksi 'sangat kuat' jika Beijing melanjutkan Undang-undang keamanan.
"Ini mulai terlihat seperti tensi panas akibat ketidakpuasan AS-Tiongkok," kata Stephen Innes, kepala strategi pasar global di AxiCorp dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Reuters.
Baca Juga: Bawa Pemudik Lewat Jalur Tikus, 95 Kendaraan Travel Diamankan Petugas
Innes mengatakan Undang-undang baru itu berpotensi menyalakan kembali demonstrasi pro-demokrasi tahun 2019, krisis terbesar yang pernah dihadapi bekas jajahan Inggris sejak kembali ke pemerintahan Tiongkok pada 1997.(*)
