Lensa Purbalingga - Pemerintah semakin nyata mengkhianati semangat konstitusi yang mengamanatkan melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia, melindungi setiap nyawa warga negara.
Hal tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil, dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (8/5).
Menurut Koalisi, pernyataan demi pernyataan pejabat yang inkonsisten membingungkan publik, dari mulai soal pulang kampung vs mudik, hingga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Baca Juga: Simak! Apa Yang Terjadi Pada ABK WNI Yang Bekerja Di Kapal Tiongkok
PSBB yang baru diberlakukan di 16 daerah, tetapi pemerintah sudah mewacanakan untuk dilonggarkan tanpa landasan data yang kuat, data bantuan yang carut marut hingga birokratisasi prosedur penerapannya.
Demikian pula dengan adanya diskriminasi dalam tes Covid-19.
Saat ini, 354 kabupaten/kota di semua provinsi memiliki kasus positif Covid-19. Sementara, jumlah laboratorium tes PCR hanya 51 untuk melayani seluruh wilayah Indonesia.
Baca Juga: 45 Narapidana dan Anak Dilepas Untuk Ikuti Asimilasi dan Integrasi
Mengutip dari artikel "Pemerintah Indonesia Dinilai Tidak Konsisten, Pernyataan Para Pejabat Bikin Masyarakat Kebingungan", Koalisi mencatat setidaknya ada dua bentuk diskriminasi dan standar ganda pemerintah.
Pertama, menyatakan darurat bencana nonalam namun tidak mau memberlakukan karantina wilayah.
Pilihan menetapkan PSBB merupakan pilihan, guna melepas dari tanggung jawab pemenuhan kebutuhan ekonomi dan sosial, dan dibebankan kepada pemerintah daerah.
Baca Juga: Tempat Karantina Kabupaten Purbalingga Mampu menampung 250 Pasien
Karantina wilayah tidak dipilih, disebabkan akan mengacu pada UU Kekarantinaan Kesehatan yang mewajibkan pemerintah memberikan kebutuhan pokok warga.
Kedua, bukan hanya tidak mau memenuhi kebutuhan warga, pemerintah justru memaksakan aktivitas ekonomi dijalankan di tengah wabah.
"Sementara protokol kesehatan di tempat kerja tidak pernah menjadi perhatian pemerintah," kata Muhammad Isnur dalam keterangan tertulis Koalisi Masyarakat Sipil, Jumat (8/5).
Baca Juga: Gubernur Ganjar Manfaatkan Program Jogo Tonggo Lacak Keberadaan 1.500 Peserta Ijtima Gowa
Imbasnya, puluhan karyawan PT Freeport Indonesia mengidap Covid-19, hal serupa terjadi juga kepada karyawan PT HM Sampoerna di Surabaya.
"Artinya, kepentingan ekonomi dikedepankan ketimbang pemenuhan hak kesehatan publik," kata Isnur.
Ketiga, penyelenggaraan dan akses terhadap tes PCR di tengah hasrat menghidupkan kembali aktivitas ekonomi justru sangat minim.
Baca Juga: Miris! Dua Orang Pekerja Di PHK Tanpa Pesangon, Dan Diusir Dari Kontrakan
Dari catatan di atas bisa disimpulkan, bahwa pemerintah menutupi kegagalannya menangani wabah ini, baik dalam soal kesehatan maupun soal ekonomi warga.
Penekanan soal solidaritas, namun tidak diimbangi dengan pengetesan akurat secara massal, tracing dan penerapan PSBB dengan disiplin merupakan model perilaku lari dari tanggung jawab.
Untuk itu, Koalisi Masyarakat Sipil menyatakan meminta tes massal akurat (PCR, TCM) segera disediakan, diperbanyak di 34 provinsi dan semua kabupaten/kota terdampak untuk memastikan sebaran dan besaran angka Covid-19 yang terjadi di lapangan.
Baca Juga: Kabar Baik, BI Berikan Bantuan 500 Paket Sembako Untuk Para PKL Di Purbalingga
Selain itu, Koalisi juga meminta pemerintah untuk berkolaborasi dengan para pakar kesehatan masyarakat, matematika, dan epidemiolog yang selama ini telah melakukan pemodelan matematika untuk menghitung penyebaran penyakit berbasis bukti.
Kebijakan apapun terkait penanganan wabah Covid-19 termasuk PSBB dan pemulihan ekonomi harus didasarkan atas hasil data tes tersebut dan dengan mempertimbangkan hasil pemodelan distribusi corona di atas.
Baca Juga: PT Boyang Industrial Tak Perpanjang Kontrak 1.122 Pekerjanya
Koalisi mendesak, agar pemerintah memberikan jaminan perlindungan sosial bagi warga, khususnya kelompok rentan dan marjinal.(*)