Network
Lensa Purbalingga – PT Garuda Indonesia mengalami kerugian sepanjang tahun 2020.
Hal ini diketahui setelah pihak Garuda Indonesia mendapat sanksi oleh lembaga keuangan pemerintah dan non pemerintah.
Pasalnya, dalam laporan keuangan Garuda Indonesia ditemukan kejanggalan.
Menurut anggota Komisi VI DPR Evita Nursanty bahwa mantan direksi Garuda yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian Garuda.
Baca Juga: Garuda Terancam Pailit, Peter Gontha: Kasih Uang PMN ke Garuda Sama Dengan Buang Garam ke Laut
Hal ini dikarenakan adanya dugaan peningkatan harga yang telah ditambahkan pada biaya dari sebuah produk (mark up) atas leasing pesawat Garuda Indonesia yang menyebabkan kerugian maskapai itu saat ini.
Dilangsir lensapurbalingga.com dari antaranews.com, bahwa pengusutan ini harus dilakukan terhadap semua mantan direksi Garuda Indonesia yang harusnya bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut.
“Hukum harus ditegakkan bagi yang telah melakukan mark-up atas leasing pesawat sehingga menyebabkan kerugian Garuda. Ini harus dibongkar, sehingga ketahuan siapa yang menikmati adanya mark up itu,” kata Evita Nursanty dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu 27 Oktober 2021.
Baca Juga: Protokol Perjalanan Dalam Negeri: Masa Berlaku PCR Penumpang Pesawat Menjadi 3x24 jam
Evita juga mengatakan bahwa apabila terbukti ada mark up antara pejabat Garuda Indonesia dengan lessor, maka lessor tersebut melanggar etika dan hukum bisnis sehingga Garuda Indonesia pantas untuk melakukan re-negosiasi ulang.
