Network
Lensa Purbalingga - Pengurus Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan pers tentang penanganan pandemi Covid-19 pada Senin, 21 September 2020.
Sehari sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama juga menyampaikan pernyataan senada terkait penanganan Covid-19 dan rencana pemerintah untuk melaksanakan Pilkada serentak 2020.
Setidaknya ada tujuh poin yang menjadi fokus Muhammadiyah terhadap kinerja pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.
Baca Juga: Kekeringan di Cilacap, 3 Dusun Antri di Sumur Putat
Baca Juga: PBNU Minta KPU dan Pemerintah Pusat Tunda Pilkada Serentak 2020
Baca Juga: Pedagang Siomay Pingsan di Pinggir Jalan, Bikin Heboh Warga Tegalkamulyan Cilacap
1. Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif, terarah, dan maksimal.
2. Meminta kepada kepada para elit politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak memanfaatkan pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.
3.Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) agar menunda pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.
Baca Juga: Datangi Rumah Junior, Senior yang Membentak Maba UNESA saat Ospek Minta Maaf ke Orang Tua
