Selain seragam, pengelola sekolah juga melakukan pungutan untuk pembangunan infrastruktur.
Bahkan, ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infak atau sedekah.
Baca Juga: Apresiasi Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak, FRI Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Internet
Baca Juga: Tak Berpotensi Terjadi Gelombang Tsunami, Gempa di Rangkasbitung Terasa hingga Sukabumi
"Masak infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," katanya.
Menurutnya, bila akan ada pembangunan, pihak sekolah membuat designnya sebaik mungkin, dan nantinya pemerintah yang akan mengeksekusi.
"Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," ujarnya.***(Eviyanti/PR)