Network
Lensa Purbalingga - Bantuan sosial (Bansos) yang disalurkan kepada masyarakat akibat terdampak Covid-19, jangan sampai menimbulkan konflik di lapangan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi SE B.Econ MM, saat melakukan koordinasi dengan para Camat, Kamis (21/5).
“Penyaluran Bansos memang sensitif dan berat, terkadang satu ada yang dapat, tetangga yang lain tidak, bisa menjadi geger. Jangan sampai masalah Bansos menimbulkan konflik di lapangan, apalagi antar tetangga,” kata Bupati.
Baca Juga: Petugas Kebersihan Jalan Dan Pedagang Pasar Menerima Paket Sembako
Ia meminta para camat selalu berkoordinasi dan bekerja keras dengan kepala desa dan kepala Kelurahan, agar penyaluran Bansos bisa berjalan baik.
Menurut Tiwi, jika ada yang belum mendapat bantuan, khususnya Bansos dari Kemensos, hal itu bisa diatasi dengan bantuan lainnya.
Baca Juga: Bantuan 2000 Paket Sembako dan 10.000 Masker akan Disalurkan Untuk Relawan Covid-19 Di Desa Desa
Ketentuan Baru BLT Dana Desa
Meskipun Bansos dari Kemensos hampir seluruhnya sudah terdistribusikan, namun masih terdapat lima jenis bantuan lainnya.
“Jika ada yang belum menerima, dan sekiranya warga yang belum menerima memang betul-betul tidak mampu, maka bisa diusulkan melalui BLT Dana Desa, atau Bansos Provinsi atau bisa Bansos Kabupaten,” ujarnya.
Diakui Tiwi, usulan calon penerima Bansos Kabupaten ternyata membludak, yang semula Pemkab menyiapkan untuk 36.350 KK (Kepala Keluarga), namun ternyata total usulan dari seluruh desa mencapai 55.000 KK.
Baca Juga: Anggarkan 600 Miliar, Pemprov Jatim Harapkan Bantuan Pangan JPS Tepat Sasaran
Sedangkan Bansos provinsi, dari rencana perkiraan semula 43.542 KK, namun baru tercakup sebanyak 38.113 KK.
Bansos kabupaten dan provinsi berupa sembako senilai Rp 200 ribu, dan akan diberikan tiga kali.
“Pemkab tidak mungkin menyetujui seluruh usulan dari desa, karena kuota yang dipersiapkan sekitar 36.350 KK.
Baca Juga: Bansos Tidak Tepat Sasaran, Pemkab Purbalingga Buka Layanan Khusus Layani Aduan
Jika nanti masih ada KK miskin di desa yang benar-benar membutuhkan, namun belum tercakup, maka Pemdes bisa menambah BLT Dana Desa yang semula hanya maksimal 35 persen. Ketentuan baru, desa bisa menambah BLT Dana Desa atas persetujuan Bupati,” bebernya.
Bansos kabupaten, lanjutnya, sudah mulai disalurkan sejak Selasa (19/5) kemarin, kemudian untuk Bansos Provinsi, akan didistribusikan mulai Jumat (22/5).
Dia berharap, seluruh bantuan bisa selesai terdistribusikan ke seluruh desa di Purbalingga sebelum lebaran.
Baca Juga: Transparansi Data Penerima Bansos, Bupati Tiwi : Itu Hak Publik Dan Diatur Dalam Undang-undang
“Sedang untuk BLT Dana Desa, samai saat ini baru 80 desa dari 224 desa yang sudah mencairkan. Kami berharap, Jumat (22/5) semua desa sudah mencairkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak (Dinsosdalduk KB PP PA) Purbalingga Raditya Widayaka mengatakan, jumlah penerima Bansos provinsi memang berkurang dari usulan, karena verifikasi dari provinsi yang melaksanakan intruksi BPKP (Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan) yang menyebut calon penerima selain menggunakan data NIK, juga dipadankan dengan nomor KK.
Baca Juga: Kabar Baik, Simak! Bantuan Apa Saja Yang Akan Diterima Warga Purbalingga
“Jumlah calon penerima Bansos provinsi berkurang karena terkena pemadanan nomor KK yang tidak valid, data ganda DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial).
Jika dibanding kabupaten Banyumas, Banjarnegara dan Cilacap, Kabupaten Purbalingga termasuk paling banyak.
Baca Juga: Bansos Pemerintah Pusat Rawan Konflik
Bahkan Kabupaten Banjarnegara kuota Bansos provinsi nol, sama seperti Kabupaten Temanggung,” kata Raditya.(*)
