Network
Lensa Purbalingga - Dua lokasi di kawasan Selatan Jawa terancam terjadi gempa berkekuatan magnitudo 9.1 yang berpotensi Tsunami.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Institut Teknologi Bandung menyebutkan dua lokasi yang terancam gempa yang berpotensi Tsunami tersebut berada di kawasan selatan Banten-Jawa Barat dan selatan Jawa Tengah-Jawa Timur.
Baca Juga: Parah! Lagu Indonesia Raya Raya Diparodikan, LaNyalla Tegaskan Ini ke Malaysia
“Sedangkan segmen Jateng-Jatim berpotensi memiliki energi magnitudo 8,9 yang jika terlepas secara bersamaan akan menghasilkan potensi energi setara magnitudo 9,1,” beber Plt. Direktur Pemetaan dan Evakuasi Risiko Bencana BNPB Abdul Muhari, Ph.D. dalam siaran persnya, Selasa 28 Desember 2020.
Oleh sebab itu, BNPB pun melakukan upaya mitigasi, salah satunya dengan membangun Greenbelt atau sabuk hijau dalam waktu dekat.
Baca Juga: Daihatsu Xenia Pecah Ban Belakang, Oleng Hajar Tiang Telepon
Dalam pembangunan Greenbelt tersebut, akan mengkombinasikan 2 jenis tanaman, yakni mangrove dan pohon palaka.
Secara rinci disebutkan, Mangrove yang ditanam di sisi menghadap ke laut itu bertungsi untuk mereduksi energi tsunami.
Sedangkan untuk pohon palaka, yang merupakan tanaman keras ini, akan berfungsi sebagai pelapis pelindung di sisi belakang atau sisi darat.
Baca Juga: Curah Hujan Tinggi, Masjid di Purbalingga Jebol Diterjang Longsor
Sebagaimana dikutip dari PikiranRakyat.com dalam artikel "Gempa Magnitudo 9,1 Ancam Selatan Jawa, Tsunami Berpotensi Sapu Pesisir Banten Sampai Jawa Timur" Muhari menjelaskan, terkait ketebalan dan formasi penanaman vegetasi ini akan diatur sedemikian rupa, berbasis perhitungan ilmiah.
Menurutnya, hal itu dilakukan agar penetrasi tsunami tidak terlalu jauh ke arah darat dan dapat meminimalisir korban serta kerusakan di daratan.
Baca Juga: Ngeri! Buaya yang Meneror Warga Selama 2 Tahun Akhirnya Tertangkap di Segara Anakan Nusakambangan
“Kegiatan penanaman ini diupayakan akan dimulai pada awal tahun dengan berkoordinasi dengan Pemda setempat,” ujar Muhari.
Menurutnya, sejauh ini beberapa daerah teridentifikasi telah memiliki tempat evakuasi sementara (TES), namun tidak seluruhnya karena beberapa daerah terletak di dataran rendah.
Untuk itu, Dr. Abdul Muhari menyampaikan untuk daerah-daerah yang berada di dataran rendah, TES dapat memanfaatkan sekolah atau bangunan-bangunan tinggi yang tahan gempa dan tsunami.
Baca Juga: Usai Diguyur Hujan, Jembatan Berumur Puluhan Tahun di Purbalingga Ambruk
Selain itu, fasilitas umum seperti jembatan penyeberangan juga dapat digunakan sebagai temporary vertical evacuation, seperti yang sudah dilakukan di Jepang. Fasilitas tersebut harus didesain sedemikian mudah dijangkau oleh masyarakat yang akan berlari untuk menyelamatkan diri.
Riset mengenai potensi tsunami ini disampaikan oleh Abdul Muhari dan peneliti Institut Teknologi Bandung (ITB) Prof. Sri Widyantoro dan Rahma Hanifa di hadapan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, para bupati di kawasan selatan Jawa, TNI, Polri, serta Forkopimda lingkup Provinsi Jawa Tengah.
Baca Juga: Mensos Risma Blusukan ke Tempat Kumuh di Jakarta, Begini Reaksi Rocky Gerung
Baca Juga: Oh No! Varian Baru Virus Corona Sudah Masuk ke Amerika
Menyikapi potensi tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ganjar menyampaikan perlu dilakukan pertemuan dengan pihak Pertamina yang memiliki fasilitas penampungan bahan bakar minyak di Kabupaten Cilacap.
Pertemuan ini bertujuan untuk mendiskusikan perlunya penguatan atau perbaikan fasilitas-fasilitas vital yang akan berpotensi memberikan collateral damage pada saat tsunami terjadi.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu memperkuat upaya pengurangan risiko bencana (PRB), seperti kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana tsunami.
Baca Juga: Dinyatakan Sembuh Covid-19, Tiwi Langsung Kunjungi Korban Bencana Alam
Baca Juga: SAH! Pemerintah Umumkan Larangan Kegiatan FPI, Begini Penjelasan Mahfud MD
Baca Juga: Gempa dan Tsunami Mengancam Pantai Selatan Pulau Jawa, Jangan Panik!
Kesiapsiagaan tersebut dapat dilakukan dengan memperkuat desa tangguh bencana, melakukan latihan kesiapsiagaan bersama dengan pemerintah dan masyarakat terutama di daerah sepanjang selatan Jawa, minimal tiga kali dalam satu tahun.***(Windiyati Retno Sumardiyani/PikiranRakya.com)
