Network
Baca Juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali, Ganjar Sebut 3 Daerah Jadi Perhatian, Salah Satunya Banyumas Raya
Meski terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak disebut masuk dalam penerapan PPKM Jawa Bali, namun bukan berarti daerah tersebut bebas tanpa protokol kesehatan.
"Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya 'alert', bupati dan wali kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum, dalam hal ini operasi yustisi," ujarnya.
Sementara itu, operasi yustisi yang melibatkan TNI/Polri serta Satpol PP akan menjadi bagian paralel dari PPKM.
Baca Juga: Catat! Selama PPKM Diberlakukan, Pemkab Purbalingga Melarang Kunjungan Wisatawan Luar Daerah
Baca Juga: Nggak Kapok! Residivis Kasus Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Kejobong
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Pekan Depan, Jokowi: Jangan Dibayangkan yang 'Enggak-enggak'
"Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi yustisi juga paralel. Kalau operasi yustisi bisa paralel, insya Allah ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan," katanya.
Dalam pemberlakuan PPKM Jawa Bali ini, Ganjar juga meminta untuk memaksimalkan Program Jogo Tonggo di level bawah atau komunitas terkecil, yang akan difungsikan untuk membantu Puskesmas melakukan pelacakan serta sosialisasi, baik terkait pembatasan maupun memberikan informasi mengenai vaksin.
Baca Juga: Terapkan PPKM, Tiwi : Tingkat Kematian Karena Covid - 19 Purbalingga di Atas Rata-Rata Nasional
