Lensa Purbalingga - Kementerian Keuangan RI mengumumkan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga, secara virtual Zoom Meeting yang disaksikan di ruang rapat Bupati Purbalingga, Selasa 22 September 2020.
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menyebut, jumlah perolehan opini WTP untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) cukup meningkat dibanding tahun sebelumnya.
“Pada 2019, LKPD yang mendapat opini WTP adalah sebanyak 486 dari 542 LKPD atau sebesar 89,7 persen," katanya.
Baca Juga: LHP-LKPD Kabupetan Purbalingga Raih Opini WTP yang Keempat Kalinya
Pemda yang mendapat opini WTP terdiri dari 34 pemerintah provinsi, 87 pemerintah kota dan 365 pemerintah kabupaten.
Dibandingkan dengan 2018, keberhasilan Pemda yang mendapat opini WTP atas LKPD meningkat 7,9 persen.
“Saya sangat menghargai dengan semakin meningkatnya jumlah Kementerian/Lembaga serta Pemda yang berhasil mendapatkan opini dari BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian,” ujarnya.
Baca Juga: Menteri Agama Fachrul Razi positif Covid-19, Stafsus Menag: Kondisinya Baik
Baca Juga: Kemenag Batasi Akses Masuk Kantor Usai Menteri Agama Fachrul Razi Terkonfirmasi Positif Covid-19
Menteri Sri Mulyani mengatakan, peningkatan yang terjadi, baik di Kementerian/Lembaga maupun Pemda tersebut menunjukkan indikator semakin meningkatnya tata kelola.
Tidak hanya mengelola barang milik negara (BMN), tetapi juga dalam menjalankan fungsi dan tugas dan tanggung jawab pemerintahan.
"Saya berharap capaian tersebut akan terus dipertahankan dan ditingkatkan," ujarnya.
Baca Juga: Perum BULOG Raih Penghargaan sebagai Stabilitator Harga Pangan dari Kementerian Perdagangan
Baca Juga: Pejuang Lingkungan Hidup Desa Wringinharjo Cilacap Raih Posisi 3 Kalpataru
Baca Juga: Hujan Deras Selama Empat Jam, Sukabumi Diterjang Banjir Bandang yang Hanyutkan Belasan Rumah
Ia juga mengingatkan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang belum mendapatkan opini WTP, agar bisa melakukan langkah-langkah yang efektif dan bisa terukur dalam menyelesaikan temuan-temuan dan menindaklanjuti rekomendasi BPK secara bersungguh-sungguh dan komprehensif.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kabupaten Purbalingga, Drs Subeno SE MSi mengatakan, pemberian penghargaan ini akan semakin memacu semangat bagi seluruh jajaran Pemkab Purbalingga dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang transparan serta akuntabel.
“Piagam ini adalah representasi kinerja masyarakat dan jajaran pemerintah,” katanya.
Baca Juga: Lagu ‘Dynamite’ BTS Raih Gelar Guinness World Records
Baca Juga: LHP-LKPD Kabupetan Purbalingga Raih Opini WTP yang Keempat Kalinya
Baca Juga: Banjir Bandang di Sukabumi Terus Menelan Korban Jiwa
Perolehan opini WTP kali ini, Kabupaten Purbalingga belum bisa meraih reward tambahan Dana Insentif Daerah (DID) seperti tahun sebelumnya. Pasalnya, syarat untuk mendapatkan reward tersebut lebih diperketat dan lebih ditingkatkan lagi standarnya.
Namun demikian, sejak 2016 hingga 2019, LKPD Kabupaten Purbalingga tercatat telah memperoleh penghargaan Opini WTP sebanyak empat kali berturut-turut.***