Lensa Purbalingga - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menambah jumlah daerah di provinsi Jateng yang diikutsertakan dalam pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa Bali, pada 11-25 Januari 2021.
Tiga provinsi di Jateng yang ditambahkan dalam pelaksanaan PPKM Jawa Bali, yakni Kabupaten Kudus, Pati dan Magelang.
Menurut Ganjar, penambahan tiga daerah di Jawa Tengah yang diikutsertakan dalam pelaksanaan PPKM Jawa Bali ini, untuk mengantisipasi meluasnya penyebaran Covid-19.
Baca Juga: Tepis Blusukan Settingan, Mensos Risma: Tidak Hafal Jalan
Baca Juga: Tiwi Siap Divaksin Pertama, Kenapa? Ini Alasannya.....
Baca Juga: Lagi Viral! Uang Tabungan 15 Juta Ludes di Makan Rayap
Penambahan tiga daerah di wilayah Jawa Tengah yang diikutksertakan dalam pelaksanaan PPKM Jawa Bali ini disampaikan Ganjar, usai Rapat Koordinasi Persiapan PPKM dan paparan "New Jogo Tonggo" di kantor Gubernur Jawa Tengah di Semarang, pada Jumat, 8 Januari 2021.
"Terkait persiapan PPKM, termasuk kabupaten/kota lain di Jateng mesti mengikuti, selain Semarang Raya, Solo Raya, dan Banyumas Raya. Ternyata angka yang masih tinggi ada di Kabupaten Kudus, Pati, dan Magelang. Maka, tiga daerah ini akan kita ikutkan nanti," kata Ganjar, seperti seperti dikutip lensapurbalingga.com, Sabtu, 9 Januari 2021 dari Antara.
Baca Juga: 5 Nama Calon Kapolri Ini Telah Diajukan ke Presiden, Mahfud MD: Memenuhi Syarat
Baca Juga: Token Listrik Gratis Januari 2021, Begini Cara Mendapatkan Melalui Login www.pln.co.id dan Whatsapp
Baca Juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali, Ganjar Sebut 3 Daerah Jadi Perhatian, Salah Satunya Banyumas Raya
Meski terdapat kabupaten/kota di Jawa Tengah yang tidak disebut masuk dalam penerapan PPKM Jawa Bali, namun bukan berarti daerah tersebut bebas tanpa protokol kesehatan.
"Kalau kita lihat dinamika yang ada pastinya 'alert', bupati dan wali kota harus proaktif melihat perkembangannya. Daerah ini merah, langsung tutup, batasi, perketat, sambil diikuti penegakan hukum, dalam hal ini operasi yustisi," ujarnya.
Sementara itu, operasi yustisi yang melibatkan TNI/Polri serta Satpol PP akan menjadi bagian paralel dari PPKM.
Baca Juga: Catat! Selama PPKM Diberlakukan, Pemkab Purbalingga Melarang Kunjungan Wisatawan Luar Daerah
Baca Juga: Nggak Kapok! Residivis Kasus Curanmor Berhasil Diamankan Polsek Kejobong
Baca Juga: Vaksinasi Covid-19 Dilakukan Pekan Depan, Jokowi: Jangan Dibayangkan yang 'Enggak-enggak'
"Jadi satu sisi sosialisasi tidak berhenti, gunakan semua media yang ada termasuk media sosial, tapi sisi lain operasi yustisi juga paralel. Kalau operasi yustisi bisa paralel, insya Allah ini bisa membantu. Saya sama sekali tidak ingin masyarakat dihukum, saya hanya ingin bantuan dan dukungan," katanya.
Dalam pemberlakuan PPKM Jawa Bali ini, Ganjar juga meminta untuk memaksimalkan Program Jogo Tonggo di level bawah atau komunitas terkecil, yang akan difungsikan untuk membantu Puskesmas melakukan pelacakan serta sosialisasi, baik terkait pembatasan maupun memberikan informasi mengenai vaksin.
Baca Juga: Terapkan PPKM, Tiwi : Tingkat Kematian Karena Covid - 19 Purbalingga di Atas Rata-Rata Nasional
Baca Juga: Selama PPKM, Wiasatawan dan Pedagang Pasar Hewan dari Luar Daerah Dilarang Masuk Purbalingga
Baca Juga: Jokowi Instruksikan Gubernur Divaksin Pertama, Begini Jawaban Tegas Ganjar Pranowo
"Melalui cara-cara yang dilakukan pada level paling rendah itu, ke depan kalau ada kerumunan bisa tolong diomongin untuk segera bubar. Kalau ada kegiatan yang Jogo Tonggo tidak mampu untuk memperingatkan, minimal bisa memberitahukan kepada kita, sehingga kita bisa bantu," kata Ganjar.***