Lensa Purbalingga - Pemerintah dikabarkan berencana untuk menghapus BBM dengan kandungan RON rendah jenis Premium dan Pertalite karena dinilai tidak ramah lingkungan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Pasundan (Unpas), Acuviarta Kartabi mengatakan, sejatinya wacana penghapusan Premium bukan hal baru.
Wacana tersebut sudah digulirkan pemerintah sejak beberapa tahun lalu, namun diikuti transisi dengan kehadiran Pertalite.
Baca Juga: Polisi Gerebek Tempat Karaoke di Kutasari Purbalingga
Baca Juga: Kepergok dan Lari, Pencuri Kambing di Purbalingga Ditangkap karena Motor Ketinggalan di Kandang
Baca Juga: Positif Covid-19, Salah Satu Rumah Warga Pamitran di Cirebon Digembok Pengurus Kampung
"Selain karena alasan lingkungan, penghapusan Premium dilakukan karena dinilai tidak efisien dan sarat akan kepentingan mafia," kata Acuviarta di Bandung, Senin 6 Juli 2020.
Menurutnya, dengan kedua alasan tersebut, penghapusan Premium dan Pertalite sangat tepat.
Namun, ada sejumlah catatan yang harus dilakukan pemerintah untuk merealisasikan kebijakan tersebut, selain menurunkan harga Pertamax.
Baca Juga: Bamsoet Apresiasi Kinerja Polri dalam Memberantas Peredaran 1.2 Ton Sabu
Baca Juga: Penting! Calon Siswa Terbukti Manipulasi Data PPDB 2020 SMA/SMK, Ganjar: Tidak akan Kasih Toleransi
"Pemerintah harus menetapkan formulasi harga BBM. Jangan sampai ketika harga minyak mentah naik, harga BBM langsung dinaikan, tapi ketika harga minyak turun, harga BBM tidak ikut turun," ujarnya.
Ia menilai, tidak semua golongan masyarakat sanggup untuk membeli Pertamax.
Sehingga, pemerintah harus mempertimbangkan daya beli masyarakat sebelum mengeksekusi kebijakan tersebut.
Baca Juga: Dampak Covid-19, Sejumlah 14.000 Pekerja Airbus Berpotensi Terkena PHK
Baca Juga: Wastralingga, Mudahkan Wisatawan Memilih Corak Batik Khas Purbalingga
"Pertimbangkan juga spesifikasi kendaraan karena tidak semua kendaraan cocok menggunakan Pertamax," ujarnya.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul "Premium dan Pertalite akan Dihilangkan, Japnas: Makin Terpuruk di Tengah Dampak Negatif Covid-19"
Sementara itu, Ketua Himpunan Lembaga Konsumen Indonesia (HLKI) Jawa Barat (Jabar), Banten, dan DKI Jakarta, Firman Turmantara, juga mengatakan, pada dasarnya konsumen tidak keberatan dengan penghapusan Premium dan Pertalite.
Baca Juga: Manfaat Bersepeda, Kurangi Resiko Obesitas dan Tingkatkan Imunitas
Baca Juga: Penularan Virus Corona Melalui Udara, Transportasi Publik Jadi Tempat yang Paling Mengkhawatirkan
Namun, konsumen harus mendapatkan alternatif variasi pilihan BBM.
"Jangan sampai pilihan konsumen berkurang dan jangan sampai konsumen justru dialihkan di produk dengan harga yang lebih tinggi. Kalau itu terjadi, pelanggaran terhadap perundang-undangan," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, seharusnya harga Pertamax diturunkan menjadi sama atau mendekati harga Premium.
Baca Juga: Aplikasi JAGA, Jubir KPK: 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bantuan Sosial
Dengan demikian, masyarakat akan terlindungi, apalagi di tengah beban ekonomi akibat dampak pandemi Covid-19.
Ketua Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) Jawa Barat (Jabar), Iwan Gunawan, mengatakan, jika tidak disertai dengan penurunan harga Pertamax, penghapusan Premium dan Pertalite akan membuat usaha mikro kecil menengah (UMKM) semakin terpuruk.
Saat ini saja, menurut dia, sudah lebih dari 70 persen UMKM terdampak negatif pandemi Covid-19.
Baca Juga: 5 Karakteristik yang Perlu Dimiliki Pelaku Wirausaha dalam Membangun Usaha
"Kondisi UMKM saat ini sudah sangat berat. Kalau ditambah lagi dengan penghapusan Premium dan Pertalite, tentu akan semakin terpuruk," ujarnya.
Menurut dia, seharusnya dalam kondisi seperti ini pemerintah menggulirkan kebijakan yang meringankan beban UMKM.
Dengan demikian, UMKM bisa kembali bangkit dari keterpurukan akibat pandemi.
Baca Juga: Puncak Igir Kandang, Sajikan Wisata Bernuansa Alam Khas Pemalang
Ia mengatakan, BBM termasuk salah satu komponen harga pokok produksi (HPP) dengan kontribusi yang cukup besar.
Paling sedikit kontribusi BBM terhadap HPP adalah 10%, bahkan banyak yang lebih besar.***