Lensa Purbalingga - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menegaskan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru.
Ia mengaku, telah mendapat aduan dari orang tua siswa terkait adanya pungutan.
Setelah diterima, lanjutnya, siswa-siswa baru diminta untuk membayar ini dan itu.
Baca Juga: Ribuan Massa di Purbalingga Gelar Aksi Damai, Tuntut DPR RI Cabut RUU HIP
Baca Juga: Mantap! Rp 17,5 Juta per Penerima Manfaat untuk BSPS 2020 Tahap 2 di Purbalingga
Baca Juga: Polisi Gerebek Tempat Karaoke di Kutasari Purbalingga
"Saya minta tidak ada pungutan, karena kalau orang tua tidak mampu, kan tidak bisa. Nanti mereka keberatan. Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindaklanjuti, mereka (pihak sekolah) rata-rata mengelak melakukan pungutan," kata Ganjar di Kota Semarang, pada Selasa 7 Juli 2020.
Namun bila iuran harus diadakan, Ganjar meminta seluruh pengelola sekolah menggelar rapat dengan komite dan orang tua siswa, guna membahas aturan main sekolah dan kesepakatannya.
Ia menegaskan agar iuran tidak bersifat paksaan namun sukarela.
Baca Juga: Aplikasi JAGA, Jubir KPK: 621 Keluhan Terkait Penyaluran Bantuan Sosial
Baca Juga: BBM Jenis Premium dan Pertalite akan Dihapuskan, Harga Pertamax?
Baca Juga: Persiapan Menuju Piala Asia 2020, Timnas U-16 Indonesia Jalani TC di Bekasi
"Apabila memang harus ada iuran, maka semua harus dirapatkan dengan komite sekolah dan orang tua siswa. Kalau sudah ada kesepakatan, monggo. Tapi, tidak boleh ada paksaan, iuran harus bersifat sukarela," tegasnya.
Artikel ini sebelumnya telah tayang di pikiran-rakyat.com dengan judul "Masyarakat Resah Harus Bayar Seragam Hingga Bangunan, Ganjar Pranowo: Sekolah Mengelak Ada Pungutan"
Biasanya lanjut Ganjar, seragam sekolah menjadi ajang bagi pengelola sekolah untuk melakukan pungutan kepada siswa baru.
Baca Juga: Ponpes Minhajut Tholabah Dibuka, Ketua Gugus Tugas Mintol Siapkan 4 Skenario untuk Santri
Baca Juga: Eucalyptus Mampu Membunuh Virus Corona, Simak Penjelasannya!
Baca Juga: Bertambah 55 Orang, Pasien Positif Covid-19 di RS Wisma Atlit Total Menjadi 754 Orang
Pengelola sekolah akan memaksa siswa baru membeli seragam dari tempat yang ditunjuk.
"Belinya disini, mau apa tidak, begitu. Ada laporan itu dan saya tidak lanjuti. Ngakunya, mereka hanya menawarkan dan berkilah memaksa. Yang begini-begini ini jangan," pintanya.
Selain seragam, pengelola sekolah juga melakukan pungutan untuk pembangunan infrastruktur.
Bahkan, ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infak atau sedekah.
Baca Juga: Apresiasi Bantuan untuk Mahasiswa Terdampak, FRI Minta Pemerintah Bebaskan Biaya Internet
Baca Juga: Tak Berpotensi Terjadi Gelombang Tsunami, Gempa di Rangkasbitung Terasa hingga Sukabumi
"Masak infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," katanya.
Menurutnya, bila akan ada pembangunan, pihak sekolah membuat designnya sebaik mungkin, dan nantinya pemerintah yang akan mengeksekusi.
"Termasuk kami juga sedang memprioritaskan daerah-daerah yang belum memiliki SMA/SMK negeri. Ini sedang kami kebut, mudah-mudahan tahun depan sudah bisa dicicil pembangunannya, agar akses sekolahnya jadi lebih banyak lagi," ujarnya.***(Eviyanti/PR)