Lensa Purbalingga - Pemerintah Indonesia berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi Covid-19 dengan menggunakan uang negara untuk memulihkan kembali perekonomian masyarakat.
Tercatat, anggaran yang digunakan dalam Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) di masa pandemi mencapai Rp695,2 triliun. Begitu besarnya anggaran tersebut, menyebabkan rentan terhadap tindakan korupsi hingga menjadi ancaman besar bagi pemulihan ekonomi di Indonesia.
Baca Juga: Malam Coblosan, Tim Hukum 02 Laporkan Dugaan Politik Uang ke Bawaslu
Baca Juga: Pinjam Motor untuk ke ATM Dibawa Kabur, Warga Purwokerto Barat Ditangkap Polisi
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan potensi terjadi korupsi saat pandemi sangat besar karena pemerintah harus bergerak cepat, fleksibel dan tangkas dalam menangani dampaknya yang meluas secara tiba-tiba kepada masyarakat dan ekonomi.
Menurut Menteri Sri Mulyani, tindakan korupsi tersebut merupakan ancaman dan tantangan paling besar ketika pemerintah berupaya menangani serta mengatasi dampak pandemi COVID-19 melalui uang negara.
Baca Juga: Ini Cara Jitu Atasi NIK KTP yang Tak Muncul di Link eform.bri.co.id/bpum saat Daftar BLT BPUM
Baca Juga: Ini 5 Jubir Vaksin Covid-19, Salah Satunya dr Reisa Broto Asmoro
Baca Juga: Tim Hukum 02 Banjir Laporan Pelanggaran Politik Uang, Bawaslu dan Gakkumdu Harus Tegas
“Pada saat harus bekerja tergesa-gesa cepat dalam suasana emergency , ancamannya korupsi,” kata Menteri Sri Mulyani dalam acara daring Hari Anti Korupsi Sedunia 2020 di Jakarta, Kamis 10 Desember 2020, seperti dikutip dari Antara.
Selain itu, adanya kelemahan dan ketidaksempurnaan pada ketersediaan data untuk menyalurkan stimulus dan insentif juga menambah potensi korupsi.
“Ancaman orang-orang yang melakukan tindakan korupsi atau bahkan menggunakan kelemahan atau ketidaksempurnaan sistem untuk kepentingan pribadi,” bebernya.
Baca Juga: Unik! Sensasi Nyoblos Di Dalam Goa, Sedot Pemilih di TPS 2 Desa Lamuk
Baca Juga: Di Pilkada Serentak 2020 Ibu Muda Ini Dapat Perlakuan Khusus di Jambi, Bikin Trenyuh
Baca Juga: Tunggu Hasil Resmi Pilkada Serentak dari KPU, Gibran Bakal Lanjut ‘Blusukan’
Sri Mulyani menjelaskan, anggaran yang digunakan untuk memberikan stimulus dan insentif kepada masyarakat melalui program pemulihan ekonomi nasional (PEN) mencapai Rp695,2 triliun atau 4,2 persen dari PDB, meliputi dukungan di bidang kesehatan Rp97,26 triliun, perlindungan sosial Rp234,33 triliun, sektoral K/L dan Pemda Rp65,97 triliun, UMKM Rp114,81 triliun, korporasi Rp62,22 triliun, dan dunia usaha Rp120,6 triliun.
Menteri Sri Mulyani mengaku, anggaran tersebut menyebabkan belanja negara membengkak Rp2.739 triliun dengan defisit sebesar 6,34 persen.
Baca Juga: Saat Pilkada Serentak 2020 di Mamuju Berlangsung, Ibu Ini Melahirkan di Bilik TPS
Baca Juga: Laksanakan Pilkada Serentak, Petugas TPS 4 Kalikabong Gunakan Seragam APD Lengkap
Baca Juga: PDIP Purbalingga Klaim Kemenangan Tiwi-Dono di Pilkada 2020
“Begitu besar angka Rp695,2 triliun ini jadi kita harapkan bisa membuat Indonesia mampu menangani COVID-19, melindungi masyarakat dan dunia usaha agar mereka pulih secara kuat, cepat dan sehat,” kata Sri Mulyani.
Menurutnya, saat menerapkan kebijakan dalam menggunakan anggaran untuk menangani dampak pandemic, merupakan tantangan yang luar bisa, sehingga perlu menjaga integritas.
Baca Juga: Menteri Sri Mulyani Sebut Perolehan Opini WTP untuk LKPD Meningkat, Purbalingga Raih 4 Kali
Baca Juga: Petugas KPPS Gunakan APD Lengkap Jemput Hak Suara Pasien Covid-19
Baca Juga: Petugas KPPS Gunakan APD Lengkap Jemput Hak Suara Pasien Covid-19
“Di sinilah ujian integritas jadi sangat penting. Ujian terhadap ikhtiar kita untuk membangun pengendalian internal agar lebih robust menjadi lebih penting,” tandasnya.
Selain itu, pihaknya juga selalu berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, maupun BPKP untuk mencegah potensi terjadinya korupsi.
Baca Juga: Tiwi Ajak Oji -Jeni Berkolaborasi Majukan Purbalingga
Baca Juga: Jadi Fighter dan Moncer, Begini Cara Perawatan Murai Batu
Baca Juga: Kakek di Kebumen Meninggal Usai Mencoblos di TPS. Kenapa,,? Ini Penjelasannya......
“Ini bukan hanya tanggung jawab pimpinan tapi kita semua karena satu virus korupsi maka satu virus yang mengkompromikan integritas. Sama seperti pandemi dia bisa menular dan bisa membahayakan institusi,” kata Menteri Sri Mulyani.***